Sukseskan Program Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dalam rangka  mewujudkan Kedawung Tersenyum

 

PEMERINTAH DESA KEDAWUNG
KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
UU Cipta Kerja dan Kemudahan usaha di Desa
Publikasi: 13 Oktober 2020
Foto

Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 7 Oktober 2020 lalu, langsung di tindak lanjuti pada hari itu juga oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Drs. Ahmad Halim Iskandar, M.Pd dengan mengirimkan surat resmi yang secara langsung ditujukan kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Para Pendamping Desa di Seluruh Indonesia. Surat tersebut secara ringkas berisi tentang kemudahan berusaha di desa yang meliputi:

  1. Penetapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan hukum sehingga memudahkan untuk menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain, mengakses permodalan, mengembangkan usaha ekonomi dan memberikan layanan umum ( pasal 117).
  2. Kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbatas (PT)  untuk BUMDesa dan UMK di desa ( pasal 109).
  3. Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM : 
  4. Kemudahan Pendirian Koperasi Primer cukup beranggotakan 9 orang dan dapat menjalankan prinsip usaha syariah ( pasal 89).
  5. Pendirian UMKM cukup melalui pendaftaran, bukan lagi perizinan ( pasal 91).
  6. UMKM mendapatkan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya dalam pendaftaran usaha (pasal 92).
  7. Sertifikasi Halal Bagi UMK digratiskan (pasal 48).

Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan  perekonomian di desa.


Oleh: Agoestina Kategori: Umum
SINERGITAS PROGRAM
logo
logo
logo